sudutbiru.com -Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara memastikan tidak ada anggota dewan yang bernama
Lokot Nasution yang menjadi saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa- Sumatera tahun anggaran 2018-2022.
"Sepengetahuan saya nama Lokot Nasution tidak ada," ucap Humas DPRD Sumut Muhammad Sofyan, Sabtu 29 Juli 2023.
Sofyan kembali menekankan tidak ada nama Lokot Nasution dalam daftar 100 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.
"Insya Allah tidak ada dindaku," tegas Sofyan.
Diketahui, KPK tengah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa-Sumatera tahun anggaran 2018-2022. 4 orang anggota DPR RI pada Jumat 28 Juli 2023 lalu dipanggil penyidik.
Salah satu anggota DPR RI yang dipanggil merupakan Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus. Politikus PDIP itu dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi.
"Pemeriksaan dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi gedung Merah Putih," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat 28 Juli 2023.
Selain Lasarus, lanjut Ali, tim penyidik KPK juga memanggil tiga anggota DPR lainnya. Ketiga orang itu masing masing bernama Ridwan Bae, Hamka B Kady MS, dan Andi Iwan Darmawan.
"Yang sudah hadir sejauh ini saksi Ridwan Bae dan Andi Iwan Darmawan. Masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi," ujar Ali.
KPK juga memanggil anggota DPRD Sumatera Utara bernama Lokot Nasution. Lokot juga dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi dalam kasus korupsi pemeliharan jalur kereta api tersebut.
Sementara, Lokot Nasution yang diketahui sejauh ini adalah Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, bukan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Lokot Nasution juga diketahui sebagai mantan PNS di Kementerian Perhubungan.